Pajaktanah yang dijalankan raffles adalah terbagi menjadi 3 golongan klasifikasi terbaik , sedang dan kurang berlaku di pulau jawa dan sekitarnya. Jawaban diposting oleh: dora5078. Banyaknya tuan tanah yang tidak mau membayar serta pengusiran Inggris oleh kolonial Belanda. Jawaban diposting oleh: Tentangpersewaan tanah, menurut Raffles pemerintah (gubernemen) sebagai pengganti raja-raja Indonesia merupakan pemilik semua tanah-tanah sehingga dengan demikian mereka boleh menyewakan tanah-tanah tersebut, yaitu dengan menuntut sewa tanah berupa pajak tanah maka pendapat negara akan baik. berapa 0 dari seratus juta sepuluh ribu satu rupiah. Ilustrasi Bentuk Penjajahan Inggris di Indonesia. Sumber UnsplashDi bawah kepemimpinan Raffles, terdapat banyak bentuk penjajahan Inggris di Indonesia. Apa saja?Dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia, pola penjajahan yang dilakukan Inggris sama dengan Belanda. Pertentangan yang sering terjadi di antara negara, sebagaimana yang dilakukan Belanda, tetap digunakan oleh Inggris untuk memperluas bawah kepemimpinan Raffles, terjadi berbagai kebijakan sebagai bentuk penjajahan Inggris di Indonesia. Apa saja?Bentuk Penjajahan Inggris di IndonesiaIlustrasi Bentuk Penjajahan Inggris di Indonesia. Sumber UnsplashInggris menjajah Indonesia selama 5 tahun. Ketika itu, pemimpin Inggris yang bernama Stamford Raffles memiliki berbagai kebijakan atas Indonesia. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut1. PemerintahanKebijakan Raffles mengenai pemerintahan dilakukan dengan membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan. Adanya sistem tersebut membuat Inggris lebih mudah untuk mengorganisir pemerintahan. Tak hanya itu, sistem pemerintahan juga diatur Raffles sedemikian rupa sehingga condong ke corak EkonomiRaffles juga membuat kebijakan mengenai penghapusan kewajiban tanaman ekspor dan menghapus kebijakan pajak hasil bumi maupun sistem penyerahan wajib yang dulunya ditetapkan penggantinya, Raffles menetapkan sistem sewa tanah demi memenuhi kas Inggris. Akan tetapi, pelaksanaannya gagal karena beberapa faktor, yaituSistem uang belum berlaku tanah bersifat dalam penentuan jumlah HukumPada pemerintahan Daendels, pelaksanaan hukum berorientasi pada ras atau warna kulit. Namun, di bawah kepemimpinan Raffles tidak demikian. Ia menjalankan hukum yang cenderung kepada besar kecilnya SosialAdanya perbudakan dan kerja rodi yang merupakan kebijakan Belanda segera dihapuskan oleh Raffles. Namun, ternyata Raffles justru melanggar undang-undang dan melakukan hal Ilmu PengetahuanRaffles merupakan pribadi yang sangat tertarik pada kebudayaan Indonesia. Ia menuliskan sebuah buku berjudul "History of Java" pada tahun 1817 di London. Tak hanya itu, Raffles juga mengeluarkan buku lainnya yang berjudul "History of the East Indian Archipelago".Raffles juga mendukung Bataviaach Genootschap dan menemukan bunga yang kemudian ia namakan Rafflesia Arnoldi. Saking cintanya dengan ilmu pengetahuan, Raffles pernah mengundang para peneliti dari luar negeri untuk menggelar berbagai penelitian di dia sekilas penjelasan mengenai Bentuk Penjajahan Inggris di Indonesia.LAU University of California Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa antara 1817-1819 yang dicatat oleh van der Kemp Sistem sewa tanah yang gagal – Raffles menerapkan landelijk stelsel atau sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh VOC. Dalam jurnal yang berjudul Kelas Sosial dalam Sistem Landeliijk Stelsel Masa Raffles 1811-1816 2018 karangan Aah Syafaah, disebutkan jika sistem sewa tanah tersebut dilakukan dengan menetapkan pajak tanah kepada petani, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menentukan jenis tanaman yang diinginkan. Seorang penyewa atau ryot dibebaskan untuk memilih jenis tanaman apa yang akan ditanam selama masa jangka waktu sewa tanah diberlakukan. Penyewa membayar kepada tuan tanah atau zemindar sebagai bentuk sewa tanah. Kemudian tuan tanah berkewajiban untuk membayar pajak ke pemerintah. Kelas I untuk tanah yang subuh. Pajak tanahnya setengah dari hasil bruto. Kelas II untuk tanah yang agak subur. Pajak tanahnya 2/5 dari hasil bruto. Kelas III untuk tanah tandus. Pajak tanahnya 1/3 dari hasil bruto. Baca juga Palaksanaan Tanam Paksa di Indonesia Namun, penerapan sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan. Salah satunya karena sistem landelijk stelsel ini belum banyak diketahui masyarakat Pulau Jawa, contohnya Sunda. Selain itu, sebagian besar Pulau Jawa khususnya distrik timur dan tengah belum mengenal sistem perjanjian tanah antara penguasa lokal dengan petani. Bentuk kegagalan lainnya adalah banyak petani yang tidak membayar sewa kepada zemindar, Bahkan banyak tanah yang justru dikuasai oleh para penguasa lokal. Oleh karena Raffles melihat adanya kegagalan dalam penerapan sistem ini, ia membuat sistem baru yang dianggap lebih memihak petani. Raffles mengubah status petani menjadi penyewa tanah melalui perjanjian kontrak antara petani dengan pemilik lahan. Sistem sewa tanah oleh Raffles ini berlaku hingga 1830. Jika dirangkum, berikut beberapa faktor penyebab kegagalan penerapan sistem tanam paksa atau sistem sewa tanah oleh Raffles, yakni Masih ada banyak masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa yang belum mengenal sistem sewa tanah melalui perjanjian. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal uang. Ukuran tanah belum bisa diukur dengan tepat. Sulit untuk menentukan tingkat kesuburan tanah serta tingkatan pajak tanah. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram “ News Update”, caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Mengapa upaya Raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan?1 Mengapa sistem sewa tanah Raffles gagal diterapkan? Mengapa sistem sewa tanah gagal diterapkan?2 Mengapa sistem sewa tanah di Indonesia mengalami kegagalan? Mengapa upaya Raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan? Upaya raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena. Indonesia mengalami masa kolonial panjang di bawah pemerintahan belanda. Selain itu, peraturan ini dianggap sebagai pembaharuan dari sistem sewa tanah yang berlaku pada masa kepemimpinan thomas raffles yang mengalami kegagalan. Mengapa sistem sewa tanah Raffles gagal diterapkan? Kegagalan sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh raffles telah membawa pengaruh. Tanaman cultuurstelsel dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan. Namun, penerapan sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan. Mengapa sistem sewa tanah gagal diterapkan? Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan. Namun, kebijakan ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah. Sewa tanah pertama kali diterapkan raffles di karesidenan. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Mengapa sistem sewa tanah di Indonesia mengalami kegagalan? Kebijakan Raffles Sistem Sewa Tanah Masa Pemerintahan Raffles Isi Konferensi London, Sistem sewa tanah terapkan oleh Thomas Stamford Raffles setelah mengambil alih kekuasaan dari belanda. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur EIC di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama lima tahun 1811-1816 dengan membawa perubahan berasas liberal. Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Pendudukan Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa Eropa lainnya. Thomas Stamford Raffles adalah letnan gubernur Inggris pertama yang memerintah di Hindia Belanda. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Ebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Contingenten diganti dengan sistem sewa tanah Landrent. Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara. Pokok-pokok sistem sewa tanah Berikut ini adalah pokok-pokok sistem sewa tanah Landrent1. Penyerahan wajib dan wajib kerja Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara Rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan mencakup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan. Kesejahteraan hendak dicapainya dengan memberikan kebebasan dan jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Kegagalan sistem sewa tanah Dalam pelaksanaannya, sistem sewa tanah di Indonesia mengalami kegagalan, karena1. sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda,2. sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah,3. terbatasnya jumlah pegawai, dan4. masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukanpengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Kebijakan Raffles selama memerintah di Indonesia Kebijakan Raffles di bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi, Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti contingenten/ pajak/penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah landrente.2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kebijakan Raffles di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan Asas Pemerintahan Raffles di Indonesia Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta dan Masing-masing karesidenan mempunyai badan Melarang perdagangan budak. Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia. Raffles juga ingin agar para petani dapat berdiri sendiri dan bebas menentukan sendiri tanaman apa yang akan dikerjakan. Sebaiknya tanaman yang laku di pasaran dunia, seperti tebu, kopi, nila dan usahanya untuk menegakkan suatu kebijaksanaan kolonial yang baru, Raffles ingin berpatokan pada tiga Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri Barat. Secara konkrit hal ini berarti bahwa para bupati dan kepala pemerintahan pada tingkat rendahan harus memusatkan perhatiannya kepada proyek-proyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan Raffles beranggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tenant tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa tanah land-rent atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa tanah inilah selanjutnya yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahInggris di bawah Raffles dan kemudian dari pemerintah Belanda sampai tahun 1830. Di bidang pemerintahan, Raffles membagi pulau Jawa dan Madura menjadi 16 karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen dan dibantu asisten residen dari Eropa. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah dengan gaji setiap bulan. Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh pulau Jawa. Misalnya, di daerah-daerah sekitar Jakarta, pada waktu itu Batavia, maupun di daerah-daerah Parahiyangan sistem sewa tanah tidak diadakan, karena daerah-daerah sekitar Jakarta pada umumnya adalah milik swasta, sedangkan di daerah Parahiyangan pemerintah kolonial berkeberatan untuk menghapus sistem tanam paksa kopi yang memberi keuntungan besar. Jelaslah kiranya, bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia untuk menerapkan asas-asas liberal secara konsisten jika hal ini mengandung kerugian material yang besar. Mengingat bahwa Raffles hanya berkuasa untuk waktu yang singkat di Jawa, yaitu lima tahun, dan mengingat pula terbatasnya pegawai-pegawai yang cukup dan dana-dana keuangan, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi setiap pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama, dan masyarakat pedesaan belum mengenal sistem uang, maka tidak mengherankan bahwa Raffles akhirnya tidak sanggup melaksanakan segala peraturan yang bertalian dengan sistem sewa tanah itu. Gagasan-gagasan Raffles mengenai kebijaksanaan ekonomi kolonial yang baru, terutama yang bertalian dengan sewa tanah, telah sangat mempengaruhi pandangan dari pejabat-pejabat pemerintahan Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan politik atas pulau Jawa dari pemerintah Inggris. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kebijakan Raffles pada umumnya diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capellen 1816-1819, dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen 1819-1826 dan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies 1826-1830. Sistem sewa tanah baru dihapuskan dengan kedatangan seorang Gubernur Jenderal yang baru, bernama Van den Bosch, pada tahun 1830 yang kemudian menghidupkan kembali unsur-unsur paksaan dalam penanaman tanaman dagangan dalam bentuk yang lebih keras dan efisien. Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab Pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Kekuasaan Inggris di Indonesia pun berakhir setelah Belanda dan Inggris mengadakan perundingan yang menghasilkan Konvensi London 1814. Dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa semua bekas jajahan Belanda harus diserahkan kembali ke tangan Belanda kecuali Bangka, Belitung, dan Bengkulu yang diterima Inggris dari Sultan Najamudin Palembang. Akibatberakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi London. Isi Konferensi London antara lain Baca juga Dampak Positif Pemerintahan Raffles 1 Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Raffles kembali ke Inggris dan digantikan oleh John Fendall pada 1816. Pada 19 Agustus 1816, John Fendall melakukan serah terima dengan Belanda. Pihak Belanda menugaskan tiga orang Komisaris Jenderal, yaitu Elout, Buykeys, dan Van der Capellen untuk menerima penyerahan itu dan melanjutkan pemerintahan Belanda di Indonesia sampai 1819. Di samping itu Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia yaitu1. membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris,2. menulis buku yang berjudul History of Java, 3. menemukan bunga Rafflesia-arnoldii, Nama bunga Rafflesia Arnoldi diambil dari nama Thomas Stanford Raffles dan asistennya Saat membeli atau menjual tanah, tentu ada biaya yang dikeluarkan, di antaranya pajak penjualan tanah. Pajak yang dikenakan pada saat transaksi jual-beli tanah meliputi pajak penghasilan, PPN, hingga BPHTB. Tarif dari tiap pajak menggunakan tarif sesuai peratuaran yang berlaku. Biaya yang Timbul Saat Proses Jual Beli Tanah Dalam transaksi jual-beli tanah, biaya yang dikeluarkan dibagi menjadi pajak dan honorarium. Jenis pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Sementara, komponen biaya lain yang dikeluarkan penjual adalah honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT. Biaya PPAT sebenarnya bisa dibagi menjadi dua dan menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sementara bagi pembeli, biaya yang harus dibayarkan meliputi Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB. Sedangkan komponen biaya lainnya adalah biaya pengecekan sertifikat dan biaya balik nama. Berikut ini penjelasan rinci mengenai sejumlah pajak yang terkait dengan transaksi penjualan tanah 1. PPh Pemungutan Pajak Penghasilan PPh yang dikenakan pada penjual berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 48 pasal 1 ayat 1 tahun 1994 yang mengatur tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan. Berikut ini kutipan langsung pasal tersebut “Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan” Pada awalnya, nilai PPh yang harus dibayarkan adalah sebesar 5% dari nilai transaksi. Namun, sejak September 2016, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016 tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Bangunan. Pada pasal 2 ayat 1 berikut ini kutipan langsungnya “Besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,” Peraturan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang diperoleh dari penjualan tanah selain rumah yang berupa rumah susun sederhana. Selain itu, penting untuk diketahui PPAT berhak menolak permohonan pembuatan Akta Jual Beli AJB jika penjual belum memenuhi kewajibannya dalam membayar PPh. 2. PPN Jika pembeli melakukan transaksi pembelian tanah dengan developer atau badan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak PKP, maka pembeli akan dikenakan pungutan PPN dengan tarif sebesar 11% dari harga tanah. Tapi, jika penjual bukan PKP, maka pembeli harus menyetorkan sendiri PPN nya ke kas negara. Baca Juga Contoh Kasus PPN atas Transaksi Properti 3. BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pungutan yang ditanggung oleh pembeli. Peraturan mengenai pengenaan BPHTB dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Besarnya tarif BPHTB adalah 5% dari NJOP yang sudah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Dari pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Besaran tarifnya juga sudah ditentukan dan dihitung sesuai peraturan yang berlaku. Baca Juga Berapa Tarif BPHTB yang Berlaku Saat Ini? Simak Pembahasannya di Sini Hal yang Harus Dilakukan dalam Jual-Beli Tanah Sering kali, transaksi jual beli tanah dilakukan oleh dua pihak yang belum pernah saling mengenal sebelumnya. Namun, jika prosedur pembelian dilakukan dengan benar, maka persoalan yang timbul di kemudian hari dapat diminimalisir. Berikut ini hal yang seharusnya dilakukan dalam transaksi jual-beli tanah Pembeli melakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan untuk memastikan keaslian dan keabsahan sertifikat. Pastikan penjual membayar PPh sebelum melakukan tanda tangan AJB dan menerima uang penjualan tanah. Melibatkan dua saksi dari perangkat desa saat pembacaan dan penandatanganan AJB untuk menghindari wanprestasi atau sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabat yang berwenang memastikan AJB tidak dibuat sebelum penjual membayar PPh. PPAT tidak menandatangani AJB sebelum pembeli melunasi pembayaran tanah. Gunakan OnlinePajak untuk Bayar PPN Kini pembayaran PPN jual-beli tanah dapat dilakukan secara online menggunakan OnlinePajak. Sehingga, wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara manual ke bank atau kantor pos persepsi. Tidak cuma membayar PPN atau pajak penjualan tanah, wajib pajak juga bisa melaporkan SPT PPN secara online melalui fitur e-Filing OnlinePajak. Jadi, wajib pajak semakin dimudahkan dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya. Bahkan, untuk membantu wajib pajak, OnlinePajak menyediakan fitur kalkulator pajak yang dapat membantu wajib pajak menghitung pajak terutangnya secara otomatis dan cepat. Aplikasi ini juga dapat Anda gunakan secara gratis. Jadi, jika ingin membayar PPN, jangan lupa gunakan OnlinePajak, ya. Referensi Peraturan Pemerintah nomor 48 pasal 1 ayat 1 tahun 1994 Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016 Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 - Inggris merupakan negara adidaya yang pernah menjajah Indonesia antara 1811 hingga 1816. Saat itu, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Hindia Belanda untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Tugas utama Raffles di Indonesia adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pajak tanah terhadap rakyat Indonesia. Lantas, apa alasan Raffles menerapkan sistem pajak tanah terhadap rakyat Indonesia? Baca juga Stamp Act, Pajak Perangko untuk Menutupi Kerugian Perang Inggris Alasan penerapan pajak tanah Pajak tanah atau sewa tanah atau Land Rent System merupakan sistem pengelolaan tanah yang dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles menerapkan sistem pajak tanah terhadap rakyat indonesia adalah untuk memberikan keuntungan kepada pemerintah kolonial Inggris. Dalam sistem ini, Raffles menetapkan semua tanah merupakan milik negara. Dengan anggapan tersebut, rakyat terpaksa membayar pajak atau uang sewa. Sistem pajak tanah memiliki beberapa ketentuan, sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala Baca juga Land Rent System Pengertian, Pencetus, dan Pelaksanaannya Meski demikian, dalam pelaksanaannya, sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Berikut adalah penyebab gagalnya sistem pajak tanah. Budaya petani yang sulit diubah Kurangnya pengawasan pemerintah Peran kepada desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen dari Eropa Raffles sulit melepaskan budaya sebagai penjajah Kerja rodi, perbudakan, dan monopoli yang masih terjadi Referensi Vlekke, Bernard Hubertus Maria. 2008. Nusantara Sejarah Indonesia. Jakarta Kepustakaan Populer Gramedia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Pajak penjualan tanah merupakan konsekuensi dari kegiatan ekonomi transaksi jual beli tanah. Transaksi jual beli tanah ini juga melibatkan biaya-biaya lain yang muncul dan harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pembeli sesuai peraturan yang berlaku. Pajak penjualan tanah secara ringkas merupakan pungutan yang harus dibayarkan penjual atau pembeli atas tanah yang menjadi objek jual beli. Secara umum, ada dua pajak penjualan tanah yang akan muncul dari sebuah transaksi jual beli tanah, yakni PPh Pajak Penghasilan untuk penjual dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB untuk pembeli. Dasar hukum pajak penjualan tanah yang dikenakan kepada penjual, yakni PPh. Adapun berdasarkan aturan ini, besarnya PPh yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari total bruto nilai pengalihan hak atas tanah yang ditransaksikan. Yang perlu diperhatikan, PPh harus dibayarkan oleh pihak penjual sebelum memperoleh AJB Akta Jual Beli. Bila transaksi dipaksakan berjalan tanpa pembayaran PPh yang menimbulkan tidak adanya AJB, maka akan menimbulkan sengketa atas tanah di masa mendatang sekalipun ada kwitansi jual beli tanah tersebut. Sebelum mendapatkan akta jual beli, penjual terlebih dahulu harus membayarkan pajak penjualan tanah berupa PPh. Tanpa ada pembayaran PPh, maka penjual dianggap melanggar aturan sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dapat menolak membuat akta jual beli. Dengan demikian, bagi penjual yang belum melunasi pajak penjualan tanah PPh maka transaksi tak bisa dilakukan. Pasalnya, PPAT pun tidak akan mau membuatkan akta jual beli tanah yang dilakukan. Pajak penjualan tanah PPH merupakan bagian dari pajak jual beli tanah yang menjadi kewajiban pihak penjual. Dasar Hukum BPHTB Selanjutnya untuk pajak penjualan tanah BPHTB bagi pembeli, juga memiliki dasar hukum tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah ini bisa juga disebut sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yang akhirnya diperoleh hak atas bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat. Namun kini BPHTB sudah dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain dasar hukum, Anda juga perlu memahami dasar pengenaan pajak penjualan tanah BPHTP. Dasar pengenaan pajak penjualan tanah BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak NPOP dengan besaran tarif 5% dari nilai perolehan objek pajak dan Nilai Jual Objek Pajak NJOP. Besarnya pajak yang harus dibayar bergantung pada kedua hal tersebut. NJOP dapat diartikan sebagai harga transaksi yang disepakati penjual dan pembeli. Apabila Anda mendapatkan tanah dari warisan, hibah, atau tukar menukar, maka yang menjadi patokan nilai adalah harga pasaran secara umum. Oleh karena itu, NJOP antar wilayah bisa berbeda. Anda bisa memilih salah satu dari NPOP dan NJOP sebagai harga tanah karena pada dasarnya NPOP dan NJOP merupakan harga yang telah disepakati penjual maupun pembeli. Namun, tidak hanya dua hal itu yang bisa memengaruhi besaran pajak penjualan tanah. Ada pula Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak NPOPTKP. Jika antara penjual dan pembeli sudah menyepakati harga jual tanah, maka akan dikurangkan terlebih dahulu dengan NPOPTKP, sebelum dikalikan 5% untuk mendapatkan nilai pajak yang harus dibayar. Cara Menghitung Pajak Penjualan Tanah PPh Menghitung besarnya pajak penjualan tanah berupa PPh tidaklah sulit. Misalnya dalam sebuah transaksi jual beli tanah, kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi tanah senilai maka berdasarkan peraturan yang ditetapkan, besarnya PPh adalah = x = Cara Menghitung Pajak Penjualan Tanah BPHTB Begitupun dengan perhitungan pajak penjualan tanah berupa BPHTB yang tidak terlalu sulit. Misalnya, ada sebidang tanah yang sedang ditransaksikan memiliki NPOP sebesar NPOPTKP sebesar Dengan demikian, maka pajak penjualan tanah BPHTB menjadi seperti berikut ini NJOP Kena Pajak = NPOP – NPOPTKP = – = BPHTB Terutang = 5% x = Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Transaksi Jual Beli Tanah Di samping urusan pajak penjualan tanah saat melakukan transaksi jual beli tanah termasuk juga biaya-biaya lain yang muncul, ada beberapa hal penting lain yang harus dilakukan baik oleh pembeli maupun penjual. Hal pertama yang perlu diperhatikan saat transaksi pajak penjualan tanah adalah melakukan pengecekan keaslian dan keabsahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan. PPh harus sudah dilunasi oleh pihak penjual sebelum melakukan pengurusan AJB dan menerima uang penjualan tanah. Libatkan saksi ketika dilakukan pembacaan dan penandatanganan AJB guna menghindari sengketa maupun wanprestasi. PPAT tidak menerbitkan AJB sebelum PPh diselesaikan oleh penjual. PPAT tidak menandatangani AJB sebelum pembeli melunasi transaksi jual beli tanah. Transaksi jual beli tanah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menimbulkan berbagai kewajiban berupa pajak maupun biaya lain pada pihak penjual dan pembeli. Pajak jual beli tanah dan yang dimaksud adalah PPh dan menjadi kewajiban pihak penjual dan BPHTB serta PPN tergantung kondisi. Di samping pengeluaran pokok tersebut, ada pula beberapa kemungkinan biaya tambahan lain seperti biaya pengecekan sertifikat, jasa notaris, dan sebagainya. Membayarkan pajak penjualan tanah merupakan kewajiban bagi penjual maupun pembeli. Membeli tanah sendiri juga bisa menjadi bentuk investasi, sementara bagi Anda yang telah mendapatkan dana dari hasil menjual tanah bisa menabungkan sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk keperluan di masa mendatang. Kegiatan menabung juga akan semakin menyenangkan apabila dipercayakan kepada bank CIMB Niaga. Dengan segala kemudahan transaksi yang ada, menabung terasa lebih nyaman dan aman. Selain itu, ada banyak keuntungan yang bisa diraih dari menabung di CIMB Niaga seperti bebas biaya transfer, admin, dan tarik tunai, kesempatan mendapat bonus Poin Xtra juga kemudahan akses melalui OCTO Mobile dan OCTO Clicks. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan klik di sini. Referensi

pajak tanah yang dijalankan oleh raffles berlaku di pulau